PERS RILIS
DISKUSI PUBLIK DAN KONFERENS PERS
POTENSI ENERGI DARI DIENG, UNTUK SIAPA? MENIMBANG PERAN DAN DAMPAK BAGI MASYARAKAT
Banjarnegara, 31 Agustus 2025 – WALHI Jawa Tengah bersama PC IPNU-IPPNU Banjarnegara menyelenggarakan Diskusi Publik dan Konferensi Pers bertajuk “Potensi Energi dari Dieng, Untuk Siapa? Menimbang Peran dan Dampak bagi Masyarakat” di Aswaja NU Center, Banjarnegara.
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat Dieng, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pemerintah daerah, untuk menelaah dampak pengembangan energi panas bumi terhadap masyarakat dan lingkungan. Acara ini dihadiri oleh 80 peserta, terdiri dari perwakilan warga Dieng dan Banjarnegara, mahasiswa, organisasi pemuda, komunitas lokal, serta jurnalis dari berbagai media.
Surplus Energi, tapi Masyarakat Terdampak
Meski Jawa Tengah dalam kondisi surplus listrik, pembangunan PLTP Dieng terus digenjot. WALHI Jawa Tengah menyoroti bahwa proyek panas bumi ini bukan solusi krisis iklim, melainkan justru melanggengkan industrialisasi energi untuk kepentingan investasi.
“Energi yang disebut terbarukan ini ternyata rendah karbon, tapi tinggi korban. Warga Dieng menghadapi risiko kesehatan, pencemaran, bahkan tragedi ledakan di masa lalu. Transisi energi tidak boleh menjadi solusi palsu yang mengorbankan masyarakat,” ujar Dafiqul Fariq, perwakilan warga Dieng.
Perspektif Pemerintah dan Akademisi
Perwakilan DLH Banjarnegara, Herrina Indri Hastuti, menekankan pentingnya daya tampung lingkungan dan pengendalian risiko pencemaran. Ia menyebutkan bahwa aktivitas panas bumi bisa berdampak pada kualitas air, udara, dan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik.
Sementara itu, Tri Suryantoro, dosen Kesehatan Lingkungan Hidup Politeknik Banjarnegara, menggambarkan kondisi warga Dieng sebagai “hidup di atas tungku bumi”. Ia menyoroti tingginya kasus penyakit pernapasan seperti ISPA dan pneumonia yang dialami masyarakat akibat paparan pencemaran.
Bapperlitbang Banjarnegara, Nurwahid Ridha, mengakui keterbatasan kewenangan daerah. “Proyek panas bumi adalah program strategis nasional, sehingga pemda seringkali hanya bisa mengadvokasi masyarakat terdampak tanpa memiliki kendali penuh,” jelasnya.
Sikap WALHI Jawa Tengah
Dera, Staf Advokasi dan Pengorganisiran Rakyat WALHI Jawa Tengah, menegaskan bahwa surplus energi di Jawa Tengah seharusnya menjadi alasan untuk mengevaluasi, bukan memperluas, proyek PLTP.
Catatan dari Tokoh Agama dan Ormas
Bapak Gunawan Tri Wibowo dari Muhammadiyah Banjarnegara mengingatkan perlunya pilihan energi alternatif seperti PLTA yang lebih ramah lingkungan dan bisa dikembangkan secara cepat.
Sementara Fadhil Karyono dari PCNU Banjarnegara menekankan pentingnya transparansi dan kepastian manfaat CSR bagi masyarakat. “CSR jangan hanya jadi iming-iming di awal, tapi harus betul-betul dirasakan masyarakat berupa layanan dasar seperti air bersih dan listrik gratis,” ujarnya.
Rekomendasi Utama
Dari hasil diskusi, WALHI Jawa Tengah bersama masyarakat dan seluruh peserta kegiatan mendesak:
- Pemerintah pusat dan daerah membuka ruang partisipasi bermakna dalam perencanaan energi.
- Dilakukan kajian mendalam atas dampak lingkungan, kesehatan, dan sosial sebelum memperluas proyek PLTP.
- Transisi energi di Jawa Tengah harus mengutamakan energi bersih dan berkeadilan dengan memastikan rakyat sebagai penerima manfaat utama.
- Pemerintah mengembangkan pengelolaan energi berbasis komunitas seperti koperasi energi, agar manfaat energi dirasakan langsung oleh warga.
#DorongTransisiEnergi
#TolakSolusiPalsu
#PulihkanJawaTengah
Narahubung:
087780891857 (Zalya)
083130587371 (Al Fatih)