



Semarang (14/03/2023) – Sudah berkali-kali Pemerintah melakukan persekongkolan jahat dalam menerbitkan Undang-Undang. Setidaknya berbagai produk hukum bermasalah tetap disahkan oleh DPR RI walaupun mendapat penolakan dari rakyat. Sebut saja Revisi UU KPK, UU Minerba, hingga KUHP. Terbaru Pemerintah berupaya akan mengesahkan Perppu Cipta Kerja di sidang Paripurna DPR RI walaupun sebelumnya UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Kamis, 25 Mei 2023, perwakilan masyarakat dusun Winong, desa Slarang, kec. Kesugihan, kab. Cilacap bersama Walhi Jawa Tengah dan LBH Yogyakarta mendatangi Kantor Bupati Cilacap untuk melakukan audiensi. Tujuannya adalah untuk meminta penjelasan terkait Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Karangkandri yang ditetapkan melalui Perda Cilacap No. 1 tahun 2021.
Beramai-ramai warga Desa Penawangan Kec. Pringapus, Kab. Semarang gruduk kanto Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah (21/6). Kedatangan warga ini untuk menyatakan keberatan atas rencana pertambangan yang akan dilakukan oleh PT Joglosemar Purnama Jaya untuk digunakan sebagai material pembangunan Bendungan Jragung yang berlokasi di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.
Kebakaran di TPA pada musim kemarau telah terjadi pada tahun – tahun sebelumnya, tak terkecuali pada tahun 2023 ini. Bagai rutinitas tiap tahun, kurangnya mitigasi dan adaptasi dari pemerintah tidak cukup membendung dan mencegah kejadian kebakaran di TPA.
From the blog
Kebakaran TPA Beruntun di Jateng: Mitigasi Kurang, Kebakaran Berulang
Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah Kebakaran TPA Beruntun di Jawa Tengah, Mitigasi Kurang, Kebakaran Berulang Semarang, 20 September 2023, Kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) saat musim kemarau telah menjadi peristiwa tahunan, tak terkecuali pada tahun 2023. Kebakaran TPA yang terus berulang seharusnya mendorong pemerintah menyusun langkah mitigasi dan adaptasi guna […]
Cabut PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, serta moratorium permanen tambang pasir laut dan reklamasi pantai di Indonesia
Tak puas dengan menerbitkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta UU 26 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini […]
Keberatan Adanya Tambang, Warga Desa Penawangan Geruduk DLHK dan ESDM Jateng
Beramai-ramai warga Desa Penawangan Kec. Pringapus, Kab. Semarang gruduk kanto Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah (21/6). Kedatangan warga ini untuk menyatakan keberatan atas rencana pertambangan yang akan dilakukan oleh PT Joglosemar Purnama Jaya untuk digunakan sebagai material pembangunan Bendungan Jragung yang berlokasi di […]
Panca Prinsip
Keterbukaan
Menyampaikan informasi yang sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program, dan hasil audit keuangan kepada pihak-pihak yang terkait, baik diminta maupun tidak diminta.
Keswadayaan
Semua pihak diharapkan mendukung keswadayaan politik dan ekonomi masyarakat.
Profesional
Memelihara kepercayaan masyarakat dalam upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup, segala bentuk aktifitas organisasi harus sesuai dengan kepentingan rakyat (korban dan keluarganya), dan segala bentuk aktifitas organisasi dapat dimintakan tanggung gugatnya. Semua pihak hendaknya bekerja secara profesional, sepenuh hati, efektif, sistematik dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas.
Ketauladanan
Memimpin rakyat melalui tindakan ataupun perbuatan yang dapat memberikan inspirasi dan contoh kepada orang lain, kepada rakyat.
Kesukarelawanan
Diwujudkan dengan tidak menjadikan imbalan/pamrih dan/atau kedudukan/kekuasaan sebagai tujuan, kecuali semata-mata dimaksudkan untuk pemberdayaan dan kemandirian rakyat dan jejaring.

Iqbal A

Patria R

Colis
