




Tulisan ini akan menjelaskan lima poin, pertama menggali ide awal ekspansi panas bumi di Indonesia. Kedua, tentang rencana proyek panas bumi di Pulau Jawa. Ketiga, rencana ekspansi panas bumi di Dataran Tinggi Dieng (DTD). Keempat daya rusak industri panas bumi di DTD dan Kelima, sebuah proyek memporak porandakan kehidupan sosial ekologis di lokasi industri panas bumi.
Bukan hanya tambang legal, kasus penambangan di Desa Jatisari menjadi salah satu bukti bahwa pertambangan legal pun juga menuai permasalahan yang nyata. Warga Desa Jatisari, Kec. Sambi, Kab. Boyolali berbondong-bondong memasang banner penolakan tambang di area perkebunan dan sawahnya pekan lalu, Minggu, 29 Januari 2023.
WALHI Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi penanganan banjir yang terjadi di Jawa Tengah yang kejadiannya meningkat pesat dari tahun sebelumnya akibat cuaca ekstrem dan krisis iklim kepada DPD RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Kantor DPD RI Perwakilan Jateng (22/2) pukul 13.00-16.30 WIB dalam acara FGD “Kerangka SOlusi Penanganan Banjir Jawa Tengah”
WALHI Jateng peringati Hari Peduli Sampah Nasional 2023 dengan mengadakan kegiatan Brand Audit & Clean Up di Pesisir Pantai Utara Tambakrejo, RT6/RW16, Kel. Tanjung Emas, Kec. Semarang Utara, Semarang bersama mahasiswa, pelajar dan warga sebanyak 45 orang (21/2).
Semarang (14/03/2023) – Sudah berkali-kali Pemerintah melakukan persekongkolan jahat dalam menerbitkan Undang-Undang. Setidaknya berbagai produk hukum bermasalah tetap disahkan oleh DPR RI walaupun mendapat penolakan dari rakyat. Sebut saja Revisi UU KPK, UU Minerba, hingga KUHP. Terbaru Pemerintah berupaya akan mengesahkan Perppu Cipta Kerja di sidang Paripurna DPR RI walaupun sebelumnya UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
From the blog
Aksi Rakyat Jawa Tengah Tolak PERPPU CIPTA KERJA
Press Release: Semarang (14/03/2023) – Sudah berkali-kali Pemerintah melakukan persekongkolan jahat dalam menerbitkan Undang-Undang. Setidaknya berbagai produk hukum bermasalah tetap disahkan oleh DPR RI walaupun mendapat penolakan dari rakyat. Sebut saja Revisi UU KPK, UU Minerba, hingga KUHP. Terbaru Pemerintah berupaya akan mengesahkan Perppu Cipta Kerja di sidang Paripurna DPR RI walaupun sebelumnya UU Cipta […]
Alih Fungsi Lahan dan Tata Ruang Jadi Sebab Utama Banjir Jawa Tengah
WALHI Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi penanganan banjir yang terjadi di Jawa Tengah yang kejadiannya meningkat pesat dari tahun sebelumnya akibat cuaca ekstrem dan krisis iklim kepada DPD RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Kantor DPD RI Perwakilan Jateng (22/2) pukul 13.00-16.30 WIB dalam acara FGD “Kerangka SOlusi Penanganan Banjir Jawa Tengah”. Turut hadir dalam acara […]
Brand Audit: Ini 10 Perusahaan Pencemar di Pesisir Semarang
WALHI Jateng peringati Hari Peduli Sampah Nasional 2023 dengan mengadakan kegiatan Brand Audit & Clean Up di Pesisir Pantai Utara Tambakrejo, RT6/RW16, Kel. Tanjung Emas, Kec. Semarang Utara, Semarang bersama mahasiswa, pelajar dan warga sebanyak 45 orang (21/2). Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sampah dengan melakukan penilaian terhadap berat sampah tiap kategori dan jumlah sampah […]
Panca Prinsip
Keterbukaan
Menyampaikan informasi yang sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program, dan hasil audit keuangan kepada pihak-pihak yang terkait, baik diminta maupun tidak diminta.
Keswadayaan
Semua pihak diharapkan mendukung keswadayaan politik dan ekonomi masyarakat.
Profesional
Memelihara kepercayaan masyarakat dalam upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup, segala bentuk aktifitas organisasi harus sesuai dengan kepentingan rakyat (korban dan keluarganya), dan segala bentuk aktifitas organisasi dapat dimintakan tanggung gugatnya. Semua pihak hendaknya bekerja secara profesional, sepenuh hati, efektif, sistematik dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas.
Ketauladanan
Memimpin rakyat melalui tindakan ataupun perbuatan yang dapat memberikan inspirasi dan contoh kepada orang lain, kepada rakyat.
Kesukarelawanan
Diwujudkan dengan tidak menjadikan imbalan/pamrih dan/atau kedudukan/kekuasaan sebagai tujuan, kecuali semata-mata dimaksudkan untuk pemberdayaan dan kemandirian rakyat dan jejaring.

Iqbal A

Patria R

Colis
