Petisi Bebaskan Daniel!!

Mari Bantu Daniel dan Warga Karimunjawa dengan menandatangani petisi ini ! Klik link berikut https://www.change.org/Bebaskandaniel Daniel, 1 dari 4 Pejuang lingkungan Karimunjawa yang dikriminalisasi kembali ditangkap, kali kini oleh Kejaksaan Negeri Jepara. Penahanan Daniel merupakan buntut dari perjuangan ia dan warga lainnya dalam penolakan keberadaan Tambak Udang yang mencemari pulau Karimunjawa. Berbagai aktivitas penolakan yang […]

Aksi Bebaskan Daniel dan Tolak Krimininalisasi Aktivis Lingkungan

PRESS RELEASE KOALISI NASIONAL MASYARAKAT MENOLAK KRIMINALISASI AKTIVIS LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN STRATEGI PARIWISATA NASIONAL KARIMUNJAWA DARI TAMBAK UDANG ILEGAL Jepara, 1 Februari 2024 Berbagai gerakan masyarkat sipil di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang gelar aksi #SolidaritasUntukDaniel di depan kantor Pengadilan Negeri Jepara. Aksi tersebut dilakukan untuk mendampingi sidang pertama korban kriminalisasi kasus penolakan tambak […]

Studi Ekologi Proyek Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak?

Semarang, 16 Januari 2024. Mengikuti seminar soal Giant Sea Wall (Tanggul Laut Raksasa) yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan baru-baru ini, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan di media (15 Januari 2024) bahwa Proyek Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD) yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dibangun dengan sudah memiliki studi ekologi. Namun, dalam […]

Tanggul Laut Raksasa Melipatgandakan Krisis Sosial-Ekologis Pantura Jawa

Siaran Pers Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) Tanggul Laut Raksasa Melipatgandakan Krisis Sosial-Ekologis Pantura Jawa Semarang, 10 Januari 2024 – Pada Rabu, 10 Januari 2024 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Kerja membentuk gugus tugaspembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. […]

Kebakaran TPA Beruntun di Jateng: Mitigasi Kurang, Kebakaran Berulang

Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah  Kebakaran TPA Beruntun di Jawa Tengah, Mitigasi Kurang, Kebakaran Berulang Semarang, 20 September 2023, Kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) saat musim kemarau telah menjadi peristiwa tahunan, tak terkecuali pada tahun 2023. Kebakaran TPA yang terus berulang seharusnya mendorong pemerintah menyusun langkah mitigasi dan adaptasi guna […]

Cabut PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, serta moratorium permanen tambang pasir laut dan reklamasi pantai di Indonesia

Tak puas dengan menerbitkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta UU 26 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini […]

Melihat Konsepsi Keadilan atas Air di Tengah Arus Liberalisasi

Melihat Konsepsi Keadilan atas Air di Tengah Arus Liberalisasi Judul                            : Liberalisasi Air : Orkestra Politik-Ekonomi Sumber Daya Air di Indonesia Penulis                         : Rusmadi Penerbit                      : Katazam Creative Tahun Terbit               : Katazam Creative Jumlah Halaman        : xxii + 222 Peresensi                     :  Adetya Pramandira Bagaimana jika air menjadi barang publik—yang semua orang memiliki […]

Masyarakat Dusun Winong Meminta Kejelasan Terkait Kawasan Peruntukan Industri Karangkandri

Rilis Pers Bersama LBH Yogyakarta dan Walhi Jawa Tengah Masyarakat Dusun Winong Meminta Kejelasan Terkait Kawasan Peruntukan Industri Karangkandri Kamis, 25 Mei 2023, perwakilan masyarakat dusun Winong, desa Slarang, kec. Kesugihan, kab. Cilacap bersama Walhi Jawa Tengah dan LBH Yogyakarta mendatangi Kantor Bupati Cilacap untuk melakukan audiensi. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Asisten Ekonomi […]

Aksi Rakyat Jawa Tengah Tolak PERPPU CIPTA KERJA

Press Release: Semarang (14/03/2023) – Sudah berkali-kali Pemerintah melakukan persekongkolan jahat dalam menerbitkan Undang-Undang. Setidaknya berbagai produk hukum bermasalah tetap disahkan oleh DPR RI walaupun mendapat penolakan dari rakyat. Sebut saja Revisi UU KPK, UU Minerba, hingga KUHP. Terbaru Pemerintah berupaya akan mengesahkan Perppu Cipta Kerja di sidang Paripurna DPR RI walaupun sebelumnya UU Cipta […]