Kontradiktif Intimidasi dengan Surat Penolakan Tambang

Poster penolakan tambang di Desa Penawangan

Jauh beberapa hari sebelumnya Kepala Desa Penawangan telah mengirimkan Surat Penolakan Pertambangan ke CV Joglosemar namun tidak diberitahukan kepada warga sehingga warga yang menolak tambang tidak mengetahui keberpihakan Kepala Desa. Anehnya, ketika Kades mendukung perlawanan menolak tambang, namun aksi yang dilakukan malah sebaliknya. Warga dan pendamping warga dari WALHI Jateng diintimidasi, dikeroyok massa, dan diangkut polisi.

Kabupaten Semarang (26/07/2022) – Aksi Warga Desa Penawangan memasang poster penolakan rencana Penambangan untuk bahan material random pembangunan Bendungan Jragung di dekat spanduk selamat datang Bupati Kabupaten Semarang dan Mochamad Herviano (Komisi V DPR RI) yang akan melakukan kunjungan dan sosialisasi kapada warga, dibubarkan dan diangkut paksa.

Sekitar pukul 11.00 WIB Warga Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang memasang poster penolakan penambangan. Setelah selesai memasang spanduk dan poster penolakan, warga dan WALHI Jateng beristirahat di salah satu rumah warga, tetapi beberapa saat kemudian ada warga yang mengabarkan bahwa perangkat desa dan babinsa meminta untuk posternya dicabut. Selain itu, aparat juga melakukan intimidasi dengan menanyakan perizinan penempelan poster tersebut. Menurut kepala desa Penawangan poster tersebut dianggap menurunkan citra Pemerintah Desa, dan Kecamatan dalam menyambut kedatangan Bupati Kabupaten Semarang dan Komisi V DPR RI.

Terjadi aksi tarik-menarik dan dorong-mendorong oleh Babinsa Kantibmas dan pemerintah Desa kepada warga. 1 Warga dan 2 staff WALHI Jateng kemudian dipaksa diangkut ke kantor Desa untuk bertemu kepala Desa, Camat Pringapus dan staff Komisi V DPR RI, dan diancam akan diangkut ke Polsek Pringapus. Pada akhirnya poster dicopot paksa oleh pemerintah desa Penawangan.

Tugiono salah satu perwakilan warga mengatakan bahwa “Kami ingin menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat kami, tapi kok tidak boleh?. Padahal kami yang ingin menyelamatkan ruang hidup kami berupa sawah yang rencananya akan ditambang untuk bahan material pembangunan Bendungan Jragung”

Selain itu, Nur Colis perwakilan dari WALHI Jawa Tengah mengatakan bahwa pengadangan dan pengangkutan warga merupakan perbuatan sewenang-wenang dari pihak pemerintah Desa dan Babinsa.

Kontributor: Nur Colis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *